Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Sudah Usai tapi Bisnis Properti Belum Pulih

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pascapemilu, bisnis properti di Indonesia masih belum bergairah dan pulih seperti sedia kala. Konsultan Properti Savills Indonesia, Anton Sitorus, mengakui prospek industri properti ke depan memang belum ada kenaikan yang signifikan.

Baca: Rumah Mewah di Bawah Rp 30 Miliar Kini Bebas PPnBM

“Kalau menurut saya, sampai akhir tahun diperkirakan belum ada kenaikan yang signifikan ya,” kata Anton, di Panin Tower, Jakarta Selatan, pada Rabu 26 Juni 2019.

Anton mengatakan penyebab belum bergairahnya sektor properti karena salah satunya faktor politik, yakni Pemilu kemarin.  Selain itu, juga ada faktor ekonomi global. Saat ini, kata dia, faktor perang dagang Amerika Serikat-Cina ikut mempengaruhi kondisi sektor properti.

Anton menjelaskan pada kuartal I 2019 sudah ada 1.100 unit baru kondomininium di Jakarta. Namun, selama tiga bulan pertama, hanya 430 unit yang terjual. Itupun dengan harga rata-rata per meter persegi sebesar Rp 26,3 juta,  turun 0,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, Jakarta yang mewakili kota besar di Indonesia masih menempati urutan ke 51 dalam survei indeks ketahanan kota dari Savills Indonesia. Sejauh ini, New York masih menempati urutan pertama, lalu ada Tokyo urutan kedua; dan diikuti London pada urutan. "Jakarta diperkirakan akan menempati pada posisi ke-20 pada tahun 2028," ujar Anton.

Untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Anton mengungkapkan, pada tiga bulan pertama 2019 sudah ada 3.800 unit baru kondominium. Adapun total ketersediaan sebesar 86.700 unit dan hanya terjual sebanyak 2.100  unit dengan harga rata-rata per meter pesegi senilai Rp15,8 juta.

Menurut Anton, tidak terserapnya sektor properti dengan baik ini merupakan gambaran perlambatan pada bagian ekonomi ini.

Dia melanjutkan, peran pemerintah menjadi penting dalam mengatasi persoalan ekonomi properti. Sebab, pemerintah memiliki regulasi untuk mengatur ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga punya unit-unit usaha berupa badan usaha milik negara (BUMN). “Mereka bisa memainkan peran di pasar,” ujar Anton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Bisnis Properti Diprediksi Tumbuh Tak Lebih dari 5 Persen

Sejauh ini, kata Anton, para investor masih menunggu dan melihat kondisi ekonomi yang terkait dengan politik di Indonesia. “Kita berharap ke depan bisnis properti tumbuh lebih signifikan,” katanya.

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

2 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

8 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

10 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

17 hari lalu

Seorang wanita keluar dari tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Sekitar 44 juta warga Korea Selatan akan memberikan suaranya dalam pemilu yang akan menentukan sisa masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk yeol.


Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

17 hari lalu

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou (kanan) tersenyum saat memasuki kamar di Hotel Shangri-la tempat mereka akan bertemu, di Singapura 7 November 2015. REUTERS/Joseph Nair
Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada mantan presiden Taiwan Ma Ying-jeou bahwa tidak ada yang dapat menghentikan reuni kedua sisi Selat Taiwan


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

17 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif